Gentlemen Agreement, Apa Lacur 18 Agustus!


Rumusan UUD-45 itu berasal dari hasil sidang-sidang Badan PenyelidikUsaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 28 Mei-17 Juli 1945dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18-22 Agustus1945. Rumusan awal ketentuan itu diajukan oleh Panitia Kecil yang diketuai Prof Soepomo, dibentuk oleh Panitia Rancangan Undang-Undang Dasar diketuai Ir Soekarno.

Menjelang Kemerdekaan Indonesia
Dua bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia Mei 1945 para founding father negeri ini telah menyadari dekatnya kemerdekaan Indonesia sehingga mereka membentuk suatu badan yg bertugas mempersiapkan perangkat-perangkat yg dibutuhkan utk berdirinya sebuah negara yg berdaulat. Akhirnya dibentuklah suatu badan yg bernama BPUPKI pada tanggal 28 Mei dgn beranggotakan 62 orang yg diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Pada sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1945 Dr. Radjiman mengajukan satu pertanyaan penting yg merupakan tugas dibentuknya Badan tersebut Apa dasar dari negara yg akan kita bentuk? Dalam sidang BPUPKI ini terdapat perbedaan tajam di antara dua kubu kubu Islam-yang merupakan kubu terbesar dgn 35 orang anggota-yang menghendaki dasar negara ini berdasarkan Islam dan kubu sekuler yg tidak menghendaki peran agama dalam negara.

Perdebatan panjang itu tidak terselesaikan sampai tanggal 1 Juni. Setelah pidato bung Karno selama satu jam dgn dipenuhi rayuan kepada para tokoh di kubu Islam agar mau berkorban utk melakukan kompromi politik dibentuklah sebuah panitia kecil beranggotakan sembilan orang Ir. Soekarno Dr. Mohammad Hatta Mr Ahmad Soebardjo Abikusno Tjokrosujoso Prof. Abdul Kahar Muzakir KH. Wahid Hasyim Mr. A.A. Maramis H. Agus Salim Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945 akhirnya panitia ini berhasil merumuskan suatu konsensus politik yg mencerminkan dan mewadahi aspirasi semua golongan.

Gentlemen Agreement
Prof. Dr. Soepomo meyebut Piagam Jakarta dgn perjanjian luhur sedangkan Dr. Sukiman menyebutnya dgn Gentlemen Agreement.

Bung Karno memandang piagam Jakarta sebagai ”satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan”.

——————————————————————————————————————————————————————

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan berada, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr.A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdulkahar Muzakkir
H.A. Salim
Mr. Achmad Subardjo
Wachid Hasjim
Mr. Muhammad Yamin

—————————————————————————————————————————————————————-

 

bersambung…