Islamisasi” Indonesia pada Masa Pemerintahan Soeharto

Pada tahun 1984, Presiden Soeharto memutuskan untuk ‘berubah haluan’. Kemudian ia melakukan upaya Islamisasi, melalui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebagai seorang militer dan karena tidak mau disebut berpihak kepada salah satu dari kedua organisasi Islam di atas, maka Soeharto memilih untuk tidak mengutamakan aspek budaya dari gerakan Islam, melainkan lebih menekankan pada aspek kelembagaan/institusionalnya saja.

Logo ICMI

Sebelumnya, fraksi2 Islam mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya –menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Kemudian menyusul berdirinya MUI pada tahun 1975 yang segera berkembang dengan pesat, karena didorong oleh anggaran belanja teratur dari Departemen Agama dan oleh manuver-manuver politik Presiden Soeharto waktu itu. Ciri utama MUI sejak berdiri adalah kepengurusannya di isi oleh para pensiunan Departemen Agama dan nonpegawai negeri yang berposisi lemah.

Logo MUI

Upaya penegakan hukum Islam ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi hukum2 Islam dalam bidang tertentu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.

Pada tahun 1991, Soeharto “merestui” berdirinya Bank Muamalat yang diprakarsai oleh ICMI dan MUI, dengan syarat tidak ada kata “Islam” dalam nama bank tersebut. Hal ini menandai upaya penerapan syariah dalam dunia ekonomi di Indonesia. ICMI sendiri direstui oleh Soeharto melalui Habibie pada tahun sebelumnya.

Menurut Gus Dur, upaya “Islamisasi” oleh Soeharto ini lebih mengarah ke birokratisasi gerakan Islam. Yang dimaksudkan dengan birokratisasi adalah keadaan yang berciri utama kepentingan para birokrat menjadi ukuran. Dengan demikian, hilanglah sedikit demi sedikit tradisi gerakan Islam yang mengutamakan posisi non-pemerintah. Kalau dahulu KH M Hasjim As’yari dan kawan-kawan ‘melawan’ pemerintahan kolonial dengan keputusan-keputusan agama murni, karena mereka bukan pegawai negeri, maka kini hilanglah tradisi itu sedikit demi sedikit.

Upaya yang dilakukan oleh Soeharto memang nampak sebagai upaya untuk menenangkan umat Islam setelah tragedi Tanjung Priok, Aceh dan beberapa insiden lain yang berpotensi memicu “kemarahan” umat Islam. Dari sisi lain, upaya ini dapat dipandang sebagai usaha politik efektif yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim untuk mewarnai Indonesia dengan simbol-simbol ke-Islaman.

sumber 1
sumber 2
sumber 3