Dasar Negara adalah Agama?

Kisah ini adalah kelanjutan dari kisah Gentlemen Agreement, Apa Lacur 18 Agustus!

Panitia Rancangan Undang-Undang Dasar diketuai Ir Soekarno, tercantum di pasal 4 ayat 2: ”Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil-wakil Presiden hanya orang Indonesia asli”. Dalam rancangan awal itu wakil presiden lebih dari satu orang.

Ketika dibawa ke sidang lengkap Panitia Perancang Undang-undang Dasar 13Juli 1945, hasil Panitia Kecil itu menjadi perdebatan hangat. Dimulai Wachid Hasjim yang mengusulkan dua hal yaitu
(1) pada ketentuan Presidenitu ditambahkan kata ”yang beragama Islam”,
(2) pada pasal 29 tentang Agama dicantumkan ”Agama negara ialah agama Islam”.
Usul itu didukung oleh Soekiman.

Tapi Agoes Salim menolak karena itu berarti mementahkan konsensus yang sudah dicapai. Agoes Salim, Wachid Hasjim, dan Kahar Moezakir, sama-samaanggota Panitia 9 yang berhasil merumuskan Preambule atau Pembukaan UUD yang oleh Bung Karno dipandang ”satu persetujuan antara pihak Islam danpihak kebangsaan”. Agoes Salim menyarankan agar masalah ini diserahkan saja ke Badan Permusyawaratan Rakyat nanti.

Foto Agoes Salim

Agar masalah ini tidak berlarut-larut Djajadiningrat mengusulkan seluruh pasal 4 ayat 2 itu dihapus saja. Usul itu didukung Wongsonagoro dan Oto Iskandardinata. Tapi sampai sidang ditutup belum dicapai kata sepakat.

Moezakir Pukul Meja
Masalah ini terangkat kembali dalam sidang lengkap 15 Juli malam. Anggota Pratalykrama mengusulkan presiden ”hendaknya orang Indonesia asli yang umurnya tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam”. Usul itu didukung KH Masjkoer.

Soepomo langsung menanggapi bahwa ketentuan tentang umur dan asli itu tidak perlu ada. Di samping mengingatkan kompromi yang sudah dicapai, juga bukankah 95% penduduk Indonesia sudah beragama Islam. Tanggapan Soepomo diperkuat Soekarno, yang khusus diminta Ketua Radjiman untuk berbicara.

Soekarno menjelaskan bahwa ”sebagai persoon Soekarno, saya seyakin-yakinnya bahwa Presiden Indonesia tentu orang Islam”. Karena itu ”saya menguatkan pendirian Panitia Perancang, bahwa inilah yang sebijaksana-bijaksananya, yang memperdamaikan kita dengan kita, yang menghindari tiap-tiap perselisihan antara dua pihak yang bertentangan. Kita telah membikin gentlemen-agreement. Rancangan Undang-undang Dasar ini adalah satu penghormatan kepada gentlemen-agreement itu.”

Tapi Masjkoer masih mengusahakan kompromi. Soekarno mengakomodasinya dengan mengubah kata-kata. Di tengah tawar-menawar itu Kahar Moezakir menyela:”Saya mau mengusulkan kompromi… supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-undang Dasar itu yangmenyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali,jangan ada hal-hal itu,” katanya dengan memukul meja.

Radjiman menanyakan pendapat hadirin. Soekardjo Wirjopranoto tampil. Ia menunjuk ke pasal 27 bahwa ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah. Konsekuensinya… bahwa tiap-tiap putra Indonesia berhak juga untuk menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia”. Soekardjo menyatakan ia menghargai usul Kiai Haji Masjkoer,”tetapi saya juga harus mempertahankan keadilan yang sudah tentu akan mendapat perlindungan dari agama Islam.”

Karena belum dicapai kesepakatan, Ketua Radjiman mengusulkan dipungut suara, tapi Sanoesi buru-buru mencegah. ”Tidak bisa, tuan, tidak bisa distem. Perkara agama tidak bisa distem,” katanya. Radjiman nekat akan memungut suara. Sanoesi bertahan supaya tidak dilakukan stem. Soekarno dengan tegas mengatakan panitia tidak bisa menerima usul Moezakir. Tapi Moezakir masih minta supaya dipertimbangkan.

Hadikoesoemo tampil, menyokong usul Kahar Moezakir. ”Kalau ideologie Islam tidak diterima, tidak diterima!… Itu terang-terangan saja… Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromistis, tidak ada… Saya setuju dengan kehendak Tuan Abdul Kahar Moezakir, coba distem saja terang-terangan… apakah negara kita berdasar agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tidak, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasarnya, Kristenkah, Islamkah, Buddhakah… barulah kita memilih.”

Ahmad Sanoesi mengusulkan, seperti juga Abdul Fatah, masalah ini jangan diputuskan sekarang. Radjiman setuju, tapi mengingatkan mereka dibatasi waktu. Radjiman menutup sidang menjelang pukul 10 malam.

Wibawa Bung Karno
Setelah rapat ditutup, Bung Karno mengumpulkan beberapa tokoh nasionalis dan tokoh Islam untuk mencari jalan keluar. Dalam rapat esoknya, 17 Juli 1945, Bung Karno selaku ketua Panitia Hukum Dasar tampil sebagai pembicara pertama.

Soekarno mulai dengan mengatakan dia yakin banyak di antara anggota seperti dia juga tadi malam tidak bisa tidur ”karena memikirkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam rapat kita tadi malam… Kita kemarin menghadapi satu kesukaran yang amat sulit, tetapi Allah SWT selalu memberi petunjuk kepada kita.”

Ia mengingatkan masing-masing mereka telah bersumpah dalam hati ”tidak akan pulang… sebelum Undang-undang Dasar Indonesia Merdeka tersusun.”Selaku Ketua Panitia ia menekankan perlunya menyudahi perbedaan pendirian,dan agar masing-masing pihak memberi pengorbanan. Sebagai seorang nasionalis ia berbicara ”alangkah gilang-gemilang kita kaum kebangsaan, jikalau kita bisa menunjukkan kepada dunia umum, dunia Indonesia khususnya,bahwa kita demi persatuan, demi Indonesia Merdeka yang hendaknya datang selekas-lekasnya, bisa menjalankan suatu offer mengenai keyakinan kita sendiri… Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan itu,… baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang-undang Dasar dituliskan ”Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia aseli yang beragama Islam”.

Bung Karno meminta agar ”apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saya mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan yang sehebat-hebatnya, terutama sekali dari pihak saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam. Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukalah saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita.”