Bupati di Zaman Kolonial Belanda

Ada perkembangan menarik di dunia industri garment. Brand-brand ternama mulai diserang pertanyaan oleh pelanggan setianya di Eropa dan Amerika. Karena sudah menjadi watak perusahaan besar untuk selalu memperhatikan tanggapan pelanggannya, maka dengan serius brand-brand dalam industri garment menyiapkan program terkait permintaan pelanggannya.

Isu yang mulai didengungkan adalah soal kesejahteraan pekerja dan lingkungan hidup. Hal ini bermula ketika para pelanggan mulai mempertanyakan asal pakaian yang mereka akan beli, dimana dibuatnya, darimana bahan bakunya, bagaimana mengolahnya, hingga akhirnya merembet ke persoalan tenaga kerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku-pelaku industri besar yang memegang brand terkemuka selalu mencari vendor yang berasal dari negara dunia ketiga. Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu negara ketiga yang menjadi supplier garment bagi brand ternama di Amerika Serikat dan Eropa.

Program yang diberikan ternyata cukup menarik dan meminta adanya perubahan code of conduct yang diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja serta masalah lingkungan hidup. Tapi bagaimana dengan implementasinya? Inilah yang perlu kita kawal bersama.

Sejenak mari kita ayunkan pendulum ke belakang untuk menengok peristiwa menjelang era kebangkitan nasional di dekade 1920-an. Ketika politik balas budi dicetuskan oleh Van Deventer dan berkat perjuangan golongan liberal di Belanda sana, penduduk Hindia Belanda bisa merasakan pendidikan yang diberkan negara. Akibatnya, mulai muncul golongan terpelajar yang kelak menjadi motor pergerakan nasional yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pendidikan bisa menjadi pedang yang digunakan untuk kepentingan kolonial namun di lain sisi juga menimbulkan bahaya bagi penguasa.

Untuk mengatasi hal tersebut, seperti sudah berulang kali dilakukan di masa-masa sebelumnya, pihak kolonial menggunakan taktik, “pegang kepala, dan ekor akan menurut.” Maka yang bisa mengakses pendidikan tinggi hanya kaum bangsawan yang sebelumnya sudah terikat komitmen dengan pihak kolonial. Hal ini berarti pendidikan menjadi media pelanggeng kepentingan kolonial. Belanda memainkan dengan sangat cantik permainan tersebut. Ketika di Eropa sana sedang mewabah arus ideologi yang menjunjung tinggi persamaan, kebebasan dan persaudaraan akibat revolusi Perancis, di bumi nusantara justru Belanda mengkhianati semangat tersebut. Pada dasarnya semua bangsa Eropa pada masa itu juga melakukan hal yang sama, pada bangsanya sendiri menyerukan persamaan hak asasi manusia, tapi di tanah jajahan bertindak layaknya setan.

Permainan cantik Belanda adalah dengan membuat pribumi yang sudah “disekolahkan” menjadi petugas negara yang justru menjadi lintah bagi bangsanya sendiri. dan kedudukan petugas negara menjadi jabatan yang prestise (hingga kini), dengan gaji lumayan untuk ukuran pribumi di masa itu. Dengan ini pihak Belanda ingin menunjukkan diri di mata internasional bahwa mereka “merawat” dan “mendidik” bangsa pribumi. Singkatnya, bangsa nusantara dibuat terjajah oleh penguasa pribuminya sendiri, dan Belanda tetap mendapat reputasi yang baik dan tentunya keuntungan dari penjualan sumber daya alam nusantara.

Mari kita ayunkan pendulum kembali ke masa kini.

Pola-pola semacam inilah yang harus kita senantiasa waspadai. Bukankah sudah sering terdengar, penguasa lokal (bupati, walikota bahkan presiden) bekerja sama denga pihak asing yang menjanjikan keuntungan bersama, namun pada akhirnya justru masyarakat kecil yang menjadi korban penindasan pihak-pihak penguasa? Tidak ada yang salah dengan perjanjian dengan pihak asing. Yang salah adalah ketika penguasa lokal terbawa arus dan terbuai oleh janji manis setan-setan penggoda, menjadikannya bupati-bupati baru layaknya bupati di masa kolonial Belanda dahulu. Menjadi pihak yang beramain kotor dan menyengsarakan rakyat. Saya harap semuanya bisa berlaku adil!